Kota Tangerang, Investigasi Birokrasi.net- Dalam rangka memajukan kota Tangerang menjadi lebih baik lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama bagi pemerintah kota Tangerang,” Pemerintah kota Tangerang menerapkan beberapa aturan yang ditetapkan di dalam PERDA atau pun PERWAL yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat kota Tangerang,” Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2025 di ruang paripurna DPRD kota Tangerang bersama BHP2HI terkait kinerja Satpol-PP (Gakumda) yang mana satu tahun ini PERDA yang telah ditetapkan pemerintah kota Tangerang tidak maksimal menurut Makasanudin S.H (Iksan) yang biasa di sapa,
Dalam rapat pada siang itu Makasanudin S.H selaku Sekjen BHP2HI memaparkan, banyaknya laporan yang masuk ke Satpol-PP kota Tangerang dalam bidang Gakumda selalu mendapat slow respon , beribu alasan kepada pelapor yang diberikan supaya penindakan atau sanksi tidak berjalan, saya menjadi curiga adanya oknum yang bermain di dalam tubuh Satpol-PP dibagian Gakumda,kata Makasanudin S.H (iksan) selaku Sekjen Badan Himpunan Pelayanan Publik Hukum Independen (BHP2HI)
Ketua komisi 1 DPRD kota Tangerang H.Junaidi menangapi permintaan Badan Himpunan Pelayanan Publik untuk laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD kota Tangerang,”Rapat dihadiri jajaran komisi 1 DPRD kota Tangerang, dari partai PKS ,dari partai Nasdem Hj.Holila ,H.Junaidi dari Gerindra selaku ketua komisi 1 DPRD kota Tangerang, Kabid Gakumda Hendra, Ketum BHP2HI, Suhardi winoto S.H berikut jajarannya,”
H.Junadi menegaskan kepada Kabid Gakumda (Hendra) Untuk lebih merespon laporan yang masuk kepada Satpol-PP, Apalagi ini laporan dari pemerhati pelayanan publik, kalau dari sini saja kurang respon ,apalagi laporan dari warga sipil, tekan ketua komisi satu DPRD,H.Junaidi kepada Kabid Gakumda yang hadir dalam rapat itu, ini kan mengacu pada UU no 14 thn 2008 tentang keterbukaan informasi Publik,” untuk RDP pada siang ini akan kami lanjut sampai tuntas dengan bukti yang akan dilengkapi oleh BHP2HI, untuk rapat selanjutnya mengenai kinerja Satpol-PP kota Tangerang,” khususnya dibagian Gakumda,
Makasanudin S.H selaku Sekjen Badan Himpunan Pelayanan Publik (BHP2HI), meminta kepada ketua DPRD Rudi Alam CQ H.Junadi selaku ketua komisi DPRD kota Tangerang untuk dapat menghadirkan pimpinan tertinggi Satpol-PP hingga PPNS yang Berhubungan dengan Gakumda dalam RDP Selanjutnya tutup Makasanudin S H, Selaku Sekjen BHP2HI.
