Wamenaker Tekankan Kompetensi dan Budaya K3 bagi Pekerja Industri Event

Wamenaker
Jakarta, Investigasi Birokrasi.net – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor penyelenggaraan acara (event) harus bertumpu pada standar kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi yang terukur.

Wamenaker

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 bertajuk “Membangun SDM Event yang Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing” di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Read More

Menurut Afriansyah, industri event melibatkan tenaga kerja dengan beragam keahlian dan bidang pekerjaan, mulai dari produksi, pengelolaan venue, MICE, audio visual, logistik, keamanan, hospitality, hingga sektor kreatif. Selain pekerja tetap dan kontrak, industri ini juga melibatkan banyak pekerja lepas.

Karena itu, pengembangan kompetensi tenaga kerja industri event membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kegiatan Acara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 120 Tahun 2024.

“Prinsip tata kelola pengembangan SDM event dipimpin oleh kebutuhan industri, difasilitasi pemerintah, dilaksanakan bersama, dan diukur dari hasil kerja,” kata Afriansyah.

Wamenaker

Ia menambahkan, penguatan keterampilan teknis saja tidak lagi memadai di tengah kompleksitas industri saat ini. Peningkatan kompetensi harus dibarengi penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kejelasan hubungan kerja, serta pelindungan bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam rantai industri event, termasuk pekerja yang dipekerjakan melalui vendor dan pekerja lepas.

Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menempatkan pelatihan kerja sebagai upaya membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja. Penguatan kompetensi juga didukung melalui Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dan sertifikasi kompetensi kerja melalui lembaga sertifikasi profesi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Wamenaker juga mengajak pelaku industri menerapkan lima pilar kualitas kerja, yakni keselamatan, profesionalisme, kejelasan kerja, produktivitas yang didukung praktik ramah lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital, serta inklusivitas bagi perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan pekerja rentan.

“Event yang berdaya saing dibangun oleh manusia yang kompeten, bekerja profesional, dan memperoleh pelindungan,” ujarnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.